Warga Balambano Desak PT Vale Tanggung Jawab atas Banjir dan Ketimpangan Sosial

  • Bagikan

Malili, 07 Oktober 2025 — Suara protes warga kembali menggema di wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Warga Dusun Balambano, Desa Puncak indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menggelar aksi demonstrasi menuntut perusahaan segera menunaikan tanggung jawab sosialnya.

Dalam aksinya, massa mendesak PT Vale untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan yang dinilai telah lama diabaikan. Tuntutan tersebut meliputi pergantian box culvert dan pembangunan drainase, penyediaan bus sekolah, serta pemasangan lampu jalan di kawasan pemukiman warga.

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Mereka menilai, PT Vale belum membuka ruang pemberdayaan tenaga kerja secara merata di wilayah pemberdayaan.

“Selama ini, kami yang tinggal di sekitar area operasional justru sering terdampak banjir dan kesulitan mencari pekerjaan. Ini bentuk ketimpangan sosial yang harus segera diatasi,” ujar Jasman, jenderal lapangan aksi.

Di kawasan Balambano Indah (Kilo-Kilo), box culvert yang ada disebut sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Akibatnya, banjir dan genangan air kerap melanda pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan saluran drainase yang buruk, sehingga air meluap ke jalan dan membahayakan pengguna.

Selain itu, warga juga mengeluhkan gelapnya jalan utama karena tidak adanya penerangan. Situasi ini dianggap mengancam keselamatan dan kenyamanan publik, terutama pada malam hari.

Masyarakat menegaskan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum yang kuat. Sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur bahwa setiap kegiatan usaha harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Terkait aspek ketenagakerjaan, warga juga mengutip Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan pentingnya pemberdayaan dan kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi panggilan nurani. Kami hanya ingin perusahaan tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat di wilayah pemberdayaan,” tegas Jasman.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *