Makassar, 5 November 2025 — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal) VI Makassar. Rombongan HNSI Sulsel yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD, H. A. Chairil Anwar, diterima oleh Panglima Koderal VI Laksamana Madya Andi Abdul Azis, didampingi Wadan, Dansatrol, serta sejumlah pejabat tinggi Koderal VI.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua HNSI Sulsel menyampaikan tiga hal pokok yang menjadi perhatian dan keluhan para nelayan di Sulawesi Selatan. Pertama, pihaknya meminta dukungan peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Kalmas, Liukang Tangngaya Kabupaten Pangkep, serta Pulau Madu dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kondisi tersebut kerap terjadi pada musim barat ketika gelombang tinggi membuat jalur transportasi laut terputus, sehingga suplai sembako ke pulau-pulau menjadi terganggu.
Kedua, HNSI juga menyoroti dampak dari penerapan PP Nomor 11 Tahun 2023, yang dinilai memberatkan aktivitas nelayan Sulsel yang selama ini beroperasi lintas provinsi. Selain itu, masih maraknya praktik pengeboman ikan yang merusak ekosistem laut serta mahalnya harga BBM jenis solar di wilayah kepulauan — bahkan mencapai Rp20.000 per liter — turut menjadi perhatian serius.
Ketiga, HNSI menyampaikan kekhawatiran atas kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal-kapal nelayan yang telah beralih izin dari daerah ke pusat. Relaksasi kebijakan ini akan berakhir pada Desember 2025, dan dikhawatirkan dapat memicu gelombang protes seperti yang terjadi pada akhir 2024 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Laksamana Madya Andi Abdul Azis menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari HNSI Sulsel. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan pembinaan dan perlindungan kepada nelayan sesuai dengan kewenangan Koderal VI, termasuk melakukan langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan bahan pangan di pulau-pulau saat musim barat.
Panglima Koderal VI juga berkomitmen menindaklanjuti informasi terkait praktik penangkapan ikan secara destruktif, seperti pengeboman dan pembiusan, apabila diperoleh laporan dari HNSI maupun masyarakat. Ia menutup pertemuan dengan menegaskan kesiapan Koderal VI untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti seluruh informasi yang disampaikan oleh HNSI Sulsel.
